Inggris Ubah Status Negara Penjajah Zionis dan Kota Al Quds Menyusul Tekanan Dari Lobi Pro-Zionis

Pemandangan Masjid Al Aqsa yang ditutup untuk ibadah pada 23 Maret, foto diambil pada 3 April 2020 [Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency]


Pemerintah Inggris telah menanggapi tekanan dari Dewan Deputi Yahudi Inggris dan “Conservative Friends of Israel” dengan mencantumkan negara Penjajah Zionis dan kota Al Quds yang dijajah sebagai satu negara dalam pembaruan pekanan terkait koridor-koridor perjalanan terkait COVID-19.

Kemarin Dewan tersebut mengutuk FCDO atau Dinas Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri dalam sebuah tweet yang berisi tangkapan layar dari daftar FCDO yang direvisi yang telah membuat perbedaan amat jelas antara status negara Penjajah Zionis dan kota Al Quds dengan memasukkan dua territorial dalam daftarnya  sebagai negara yang terpisah.

Meskipun daftar tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri AS, Dewan tersebut yang selama bertahun-tahun telah mengadopsi sikap garis keras sayap kanan Penjajah Zionis terhadap Palestina, mengecam Kantor Luar Negeri Inggris. “Benar-benar tidak pantas untuk mencantumkan kota Al Quds sebagai negara terpisah. Kami telah membahas ini dengan FCDO Pemerintah Inggris pagi ini & mereka segera meninjaunya,” kata Dewan dalam tweet-nya.

Anggota CFI atau “Conservative Friends of Israel Stephen Crabb dan Eric Pickles serta Presiden Lord Polak juga mendesak pemerintah untuk segera mengoreksi Nasehat Travel perihal kota Al Quds tersebut.

“Pengumuman tentang satu koridor perjalanan dengan negara Penjajah Zionis adalah berita yang sangat baik. Namun, keputusan FCDO untuk menetapkan kota Al Quds sebagai wilayah yang terpisah dari negara Penjajah Zionis adalah hal yang ofensif dan bermusuhan,” kata CFI dalam “Times of Israel”.

“Kota Al Quds adalah ibu kota negara Penjajah Zionis. Untuk menggambarkan kota ini sebagai sesuatu selain bagian integral dari negara Penjajah Zionis adalah fiksi yang terpisah dari kenyataan dan Nasehat Travel tersebut harus segera diperbaiki”.

Menyusul pengaduan tersebut, FCDO menerbitkan daftar yang direvisi yang menjadikan negara Penjajah Zionis dan Kota Al Quds sebagai satu negara yang sama, meskipun tidak ada perubahan dalam sikap Inggris terkait kota Al Quds.

“Posisi pemerintah Inggris tetap konstan sejak April 1950,” kata FCDO di situsnya. “Kami mengakui otoritas de facto negara Penjajah Zionis atas kota Al Quds Barat. Sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan 242 (1967) dan resolusi Dewan berikutnya, kami menganggap kota Al Quds Timur berada di bawah penjajah negara Zionis “.

Situs “Middle East Monitor” telah meminta FCDO untuk menjelaskan alasannya dalam memasukan negara Penjajah Zionis dan Kota Al Quds sebagai satu negara yang sama di saat beberapa jam sebelumnya telah membuat perbedaan antara kedua territorial tersebut sejalan dengan sikapnya yang telah lama diambil bahwa kota Al Quds Timur adalah wilayah jajahan. Tidak ada tanggapan hingga tulisan ini diterbitkan.

————–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 21 November 2020 pukul 16:33.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *