Indonesia Tegaskan Kembali Dukungannya Bagi Kemerdekaan Palestina

Menlu Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, Indonesia pada 6 September 2019 [Anton Raharjo/Anadolu Agency]

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali dukungan kuat negara ini bagi kemerdekaan Palestina. Dalam percakapan via telepon dengan rekan kerjanya dari Palestina Riyad Al-Maliki, Marsudi menanyakan perihal dialog antara Hamas dan Fatah dan persiapannya untuk mengakhiri perpecahan internal, seperti yang diumumkan oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB.

Pada bulan September, delegasi dari kedua faksi tersebut bertemu di Istanbul dan sepakat untuk membentangkan visi bagi dialog nasional yang komprehensif dalam sebuah kemitraan dengan semua faksi Palestina.

Namun, Selasa lalu, Otoritas Palestina (PA) dan Fatah telah mengumumkan dimulainya kembali kerja sama keamanan dengan Penjajah Zionis, tindakan yang dikritik keras oleh semua faksi Palestina dan digambarkan sebagai “tikaman dari belakang kepada kemitraan potensial ini”.

Kedua menteri luar negeri ini juga membahas hasil pemilu AS dan dampaknya terhadap perjuangan Palestina, dimana Marsudi mengatakan Presiden terpilih Joe Biden yang menjabat di Gedung Putih harus menyampaikan prospek yang lebih baik untuk proses perdamaian negara Penjajah Zionis-Palestina.

Ia melanjutkan dengan mengundang Al-Maliki ke Indonesia, sambil menegaskan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum-forum regional dan internasional lainnya.

Indonesia, negara mayoritas Muslim, adalah anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan menyampaikan salah satu tujuan utamanya di dewan dalam menangani masalah Palestina.  Indonesia tidak memiliki hubungan formal dengan negara Penjajah Zionis sejak terbentuknya di atas tanah Palestina pada tahun 1948. Untuk mendukung Palestina, Jakarta telah menerbitkan pembebasan pajak terhadap produk impor Palestina.

Sebagai balasannya, negara Penjajah Zionis telah mengambil langkah “lunak” terhadap Indonesia seperti melarang wisatawan dari negara tersebut tetapi telah melakukan tawaran ke arah itu dalam beberapa tahun terakhir untuk mempengaruhi proses normalisasi.

——–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, tanggal: 26 November, 2020, jam: 4:18 sore.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *