Erdogan Inginkan Hubungan Lebih Baik, Tapi Nyatakan Kebijakan Penjajah Zionis Terhadap Bangsa Palestina Tidak Dapat Diterima

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan Penjajah Zionis dan bahwa pembicaraan di tingkat intelijen terus berlanjut antara kedua belah pihak, tetapi juga mengkritik kebijakan Penjajah Zionis terhadap Palestina sebagai “hal yang tidak dapat diterima”.

Berbicara kepada wartawan setelah shalat Jumat di Istanbul, Erdogan mengatakan Turki memiliki masalah dengan “orang-orang di tingkat atas” di negara Penjajah Zionis dan bahwa hubungannya bisa jadi “sangat berbeda” jika bukan karena masalah tersebut.

“Kebijakan Palestina adalah garis merah kami. Tidak mungkin bagi kami untuk menerima kebijakan Penjajah Zionis terhadap Palestina. Tindakan mereka yang tak mengenal belas kasihan di sana tidak bisa diterima, ”kata Erdogan.

“Jika tidak ada masalah di tingkat atas, hubungan kami bisa sangat berbeda,” tambahnya. “Kami ingin mengantarkan hubungan kami ke titik yang lebih baik.”

Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui negara Penjajah Zionis pada tahun 1949. Keduanya memiliki hubungan yang hangat dan hubungan komersial yang kuat sampai Erdogan naik ke tampuk kekuasaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ankara berulang kali mengutuk Penjajah Zionis di Tepi Barat dan perlakuannya terhadap bangsa Palestina.

Turki pertama kali memutuskan hubungan diplomatik dengan Penjajah Zionis pada 2010 setelah 10 aktivis Turki pro-Palestina dibunuh oleh pasukan komando Penjajah Zionis yang menaiki armada milik Turki yang mencoba mengirimkan bantuan dan mematahkan blokade maritim Penjajah Zionis selama bertahun-tahun terhadap Gaza.

Blokade Penjajah Zionis terhadap Jalur Gaza yang dijajah telah diberlakukan sejak Juni 2007, ketika Penjajah Zionis memberlakukan blokade darat, laut, dan udara yang sangat rapat terhadapnya.

Keduanya memulihkan hubungan pada 2016, tetapi hubungan itu kembali memburuk pada 2018.

Pada bulan Mei tahun itu, Ankara menarik utusan diplomatiknya karena serangan mematikan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang dikepung saat memprotes keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke kota Al Quds.

Erdogan dan Benjamin Netanyahu sering bertukar komentar kemarahan, tetapi kedua negara terus menjalin hubungan dagang satu sama lain.

Pada Agustus tahun ini, Penjajah Zionis menuduh Turki memberikan paspor kepada belasan anggota Hamas di Istanbul, dan menggambarkan langkah tersebut sebagai “langkah yang sangat tidak ramah” yang akan diangkat ke permukaan oleh pemerintahnya kepada petinggi Turki.

Hamas merebut Jalur Gaza yang diblokade dari pasukan yang setia kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada tahun 2007. Sejak itu, Penjajah Zionis telah meningkatkan pengepungannya dan meluncurkan tiga serangan militer yang berlarut-larut di Gaza.

Menurut Turki Hamas adalah gerakan politik sah yang terpilih secara demokratis.

Terlepas dari sikap Erdogan terhadap kebijakan Penjajah Zionis di Palestina, ada laporan bahwa Ankara telah menunjuk duta besar baru untuk negara Penjajah Zionis setelah ketiadaannya selama dua tahun.

Awal bulan ini, laporan dari Al-Monitor mengatakan langkah untuk menunjuk Ufuk Ulutas, 40, sebagai duta besar Turki yang baru adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan dengan pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden yang akan memasuki masa jabatannya di AS.

Penunjukannya dilakukan saat sejumlah negara Arab – Bahrain, Maroko, Sudan dan Uni Emirat Arab – sepakat untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Penjajah Zionis dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Trump.

————-

Sumber: www.aljazeera.com, terbit: 25 Desember 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *