Arab Maghrib di Al Quds: Normalisasi adalah Pengkhianatan Terhadap Al-Aqsa dan Dusta Sejarah

Pasca Kerajaan Maroko mengumumkan normalisasi dengan pemerintah Penjajah Zionis, warga perkampungan Al-Mughariba (Arab Maghrib) yang terletak di dalam kota Al Quds yang dijajah mengungkapkan penolakan mutlak mereka terhadap normalisasi.

Dalam sebuah pesan dari orang-orang Arab Maghrib di kota Al Quds kepada para pendukung tegaknya hubungan dengan penjajah, Sheikh Khaled Al-Maghribi berkata: Normalisasi adalah pengkhianatan terhadap Al-Aqsa dan Palestina, dan dusta terhadap sejarah dan peran Maroko di Kota Suci ini.

Syekh Khaled Al-Maghribi menjelaskan bahwa sejarah kehadiran orang Arab Maghrib di kota Al Quds dimulai ratusan tahun yang lalu, dengan mengatakan: “Ketika kota Al Quds dibebaskan pada masa pemerintahan Salah al-Din al-Ayyubi, kota ini  berada di tangan tentara yang kebanyakan berasal dari Arab Maghrib yaitu Maroko, Tunisia dan Aljazair.”

Dan karena keberanian dan keuletan mereka dalam membela Al-Aqsa, Sultan Salahuddin Al-Ayubi menghadiahkan kepada mereka perkampungan Al-Mughariba agar menjadi perisai yang melindungi Masjid Al-Aqsa dari semua orang-orang yang berambisi merebutnya.

Dia menambahkan bahwa: “Gerbang Al-Maghariba telah dicuri, dan pemerintah Penjajah mencoba untuk melenyapkannya dari kenyataan, menghapusnya dari sejarah, dan meyahudisasinya,” menurut Freedom News.

Syekh Khaled  al-Maghribi bertanya: “Di hadapan semua kejahatan yang dihadapi rakyat Palestina pada umumnya dan kota Al Quds pada khususnya, bagaimanakah mungkin sebuah negara yang menyebut dirinya negeri Muslim dapat memberikan persetujuan kepada Penjajah Zionis untuk melakukan praktik kejahatannya melalui normalisasi?”

Syekh menekankan bahwa “status kota Al Quds bagi orang-orang Maroko di mana pun mereka berada tidak akan dan tidak pernah berubah terhadap Masjid Al-Aqsa, meski pemerintahan negara-negaranya berusaha menormalkan dan menyanjung Penjajah Zionis dan berdiam diri dari berbagai tindak kriminal penjajah dan melegitimasinya.”

Pada Kamis lalu (10/12), raja Maroko mengumumkan dimulainya kembali hubungan bilateral resmi dan hubungan diplomatik dengan negara Penjajah Zionis “secepat mungkin,” menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Kerajaan.

Maroko dan Penjajah Zionis telah memulai hubungan di tingkat rendah pada 1993 setelah kesepakatan Oslo tercapai, tetapi Rabat membekukannya setelah pecahnya Intifadhah Palestina, khususnya pada tahun 2002.

Dengan deklarasi yang diumumkan Rabat, Maroko akan menjadi satu-satunya negara Arab Maghrib yang menjalin hubungan dengan Penjajah Zionis setelah Mauritania memutuskan hubungannya dengan Tel Aviv pada tahun 2010, yang merupakan penetrasi Penjajah Zionis yang luar biasa di wilayah Arab Maghreb. Maroko juga akan menjadi negara Arab keempat yang menyetujui normalisasi dengan Penjajah Zionis  selama tahun 2020,  setelah Emirates, Bahrain, dan Sudan.

———-

Sumber: www.palinfo.com, terbit: Sabtu 12 Desember 2020, 22:23.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *