Hamas: ‘Veto Arab Cegah Kami Bergabung dengan PLO’

Hamas mengungkapkan pada Ahad (20/12) adanya veto oleh beberapa pihak Arab atas masuknya gerakan itu ke Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Hosam Badran, kepala kantor Kemitraan Nasional Hamas, mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan di situs organisasi itu bahwa “ada beberapa pihak Arab yang telah memveto terhadap masuknya Hamas ke Organisasi Pembebasan Palestina.”

“Tapi biarlah semua orang diyakinkan bahwa Hamas (…) tidak akan terpengaruh oleh intensitas permusuhan Penjajah Zionis, atau persaingan orang-orang yang dekat dengan kami, dan kami tidak akan mundur pada posisi dan konstanta kami.”

PLO didirikan pada tahun 1964 untuk mewakili Palestina di forum internasional.

Hosam mengatakan bahwa tindakan ini dan tindakan lain yang diambil saat ini merupakan bagian dari “perburuan Penjajah Zionis untuk menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab yang bertujuan untuk mengelabui orang-orang Palestina agar berpikir bahwa orang Arab telah meninggalkan mereka.”

Dia melanjutkan: “Tapi kami tahu bahwa mayoritas terbesar rakyat bangsa (Arab) kami ada bersama Palestina dan perjuangannya, dan bahwa normalisasi rezim tidak mewakili rakyat banyak ataupun mengekspresikan pandangan mereka.”

Sejak pertengahan Agustus, AS telah mengumumkan kesepakatan normalisasi antara negara Penjajah Zionis dan empat negara Arab: UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Badran menyatakan bahwa “keputusan pimpinan Palestina untuk melanjutkan kerja sama dengan Penjajah Zionis menggagalkan upaya rekonsiliasi dan mengganggu keseimbangan semua hubungan Palestina, bukan hanya hubungan antara Hamas dan Fatah.”

Ia juga menyatakan bahwa “kegagalan mencapai rekonsiliasi tidak menghalangi keberlanjutan upaya untuk mencapainya.”

Pejabat Hamas tersebut mengatakan bahwa “Hamas terus meningkatkan dialog dengan Fatah terkait hal restrukturisasi dan menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina.”

Pada 17 November, Otoritas Palestina (PA) mengumumkan pemulihan hubungan dengan negara Penjajah Zionis, setelah ditangguhkan oleh keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 19 Mei, sebagai protes terhadap rencana Penjajah Zionis yang bertujuan mencaplok sekitar sepertiga dari wilayah Barat yang dijajah.

Pada 25 November, Fatah telah mengumumkan bahwa pembicaraan rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina telah gagal karena tidak dicapainya kesepakatan dengan Hamas mengenai tanggal penyelenggaraan pemilu.

———-

Sumber: www.middleeastmontior.com, terbit: 22 Desember 2020 pukul 15:04.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *