Amman: Pengaturan Keluar Masuk Al Aqsa Adalah Hak Eklusif Kami

Amman – Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania mengatakan: “Sesungguhnya Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, dengan luasnya 144 dunam (14.4 km), termasuk semua pagar dindingnya dan gerbang-gerbangnya, adalah tempat ibadah murni milik Umat Islam.”

Dalam sebuah pernyataan hari  Selasa (24/11), Kementerian Luar Negeri Yordania menekankan bahwa Administrasi Wakaf Kota Al Quds dan Urusan Masjid Al-Aqsa Yordania, sesuai dengan hukum internasional dan status quo secara historis dan hukum, “adalah pihak yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengelola semua perihal  terkait tempat suci ini dan mengatur aktifitas keluar masuknya.”

Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan Kerajaan itu atas upaya apa pun untuk mengubah status quo historis dan hukum di Masjid Al-Aqsa yang diberkahi.

Pernyataan tersebut menjelaskan: “Gerbang Mughrabi dan jalan menuju ke sana adalah bagian integral dari Masjid Al-Aqsa / Al-Haram Al-Sharif yang diberkahi. UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) membenarkan hal ini, dan bahwa Gerbang Mughrabi seperti pintu-pintu Masjid Al-Aqsa lainnya.

Kementerian Luar Negeri Yordania menyatakan bahwa pihak berwenang Penjajah Zionis telah merampas kunci Gerbang Mughrabi sejak tahun 1967, dan merampas hak Administrasi Wakaf untuk membolehkan masuknya wisatawan non-Muslim dengan tiket yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf kota Al Quds sejak tahun 2000, yang ini merupakan pelanggaran berat terhadap status quo, karena peraturan masuk ke Masjid Al-Aqsa, “adalah merupakan hak yang masih dipegang oleh Manajemen Wakaf kota Al Quds yang masih terus gigih dipertahankannya hingga hari ini.”

Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan bahwa Kerajaan, berdasarkan perwalian Dinasiti Hasyimiyah (Yordania) terhadap situs suci Islam dan Kristen di kota Al Quds, “akan melanjutkan upayanya untuk melindungi dan merawat masjid serta mempertahankan hak semua Muslim di dalamnya.”

Pada hari Senin (23/11), media Penjajah Zionis menerbitkan “perjanjian kuadripartit antara Yordania, Emirates, Bahrain dan Otoritas Palestina mengenai kunjungan warga Teluk ke Masjid Al-Aqsa, pasca penandatangan pemerintah negara tersebut perjanjian normalisasi dengan pemerintah Penjajah Zionis.”

Perjanjian tersebut mengizinkan wisatawan Emirat dan Bahrain yang tiba di Palestina Jajahan dan ingin mengunjungi Masjid Al Aqsa untuk memasukinya.

Surat kabar “Israel Today”, dalam edisinya yang diterbitkan Senin lalu, menjelaskan tentang kesepakatan Pengaturan kunjungan ke Masjid Al Aqsa  bagi wisatawan Emirat dan Bahrain, dalam pertemuan yang diadakan pekan lalu antara perwakilan dari UEA, Bahrain, Yordania dan Otoritas Palestina.

Setelah pengumuman perjanjian normalisasi antara UEA dan pemerintah Penjajah Zionis, delegasi Emirat mengunjungi Masjid Al-Aqsa yang diberkati dengan perlindungan dari pasukan polisi dan agen intelijen yang terafiliasi kepada Penjajah Zionis, yang menyebabkan kemarahan warga kota Al Quds yang menyatakan penolakan mereka atas kunjungan tersebut. Mereka menganggapnya sebagai “serbuan oleh delegasi Arab penyokong normalisasi dengan Penjajah Zionis yang berupaya untuk meyahudisasi Masjid Al-Aqsa dan Kota Al-Quds.”

Sebelumnya pada hari Selasa, pejabat bagian Media dalam Fatah (faksi trebesar dalam Gerakan PLO), Munir Al-Jaghoub, membantah telah dicapai kesepakatan untuk mengatur masuknya warga Emirat dan Bahrain ke Masjid Al-Aqsa, dan dia menegaskan dalam pernyataan pers bahwa berita apapun yang mengindikasikan telah dicapainya kesepakatan dengan pemerintah Penjajah Zionis dalam hal ini adalah palsu dan tidak ada dasar kebenarannya.”

————–

Sumber: www.palinfo.com, terbit Selasa 24 November 2020, 19:53.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *